Manajemen Keuangan Sederhana untuk Pelaku UMKM: Kunci Usaha Tumbuh Maksimal

 

Halo, Sahabat UMKM dan Pembaca Setia!

Sebagai pegiat literasi keuangan dan seseorang yang berinteraksi langsung dengan pelaku UMKM di lapangan, saya tahu betul bahwa salah satu tantangan terbesar dalam menjalankan usaha adalah manajemen keuangan. Seringkali, semangat berjualan dan berinovasi sangat tinggi, tapi urusan catat-mencatat dan perencanaan keuangan justru jadi PR (Pekerjaan Rumah) yang menumpuk.

Padahal, manajemen keuangan yang baik adalah fondasi utama bagi UMKM untuk bisa bertahan, berkembang, dan naik kelas! Jangan khawatir, Anda tidak perlu jadi akuntan profesional untuk bisa mengelola keuangan usaha dengan rapi. Mari kita bahas tips manajemen keuangan sederhana yang bisa langsung Anda terapkan.

---

1. Pisahkan Keuangan Pribadi dan Usaha, MUTLAK!

Ini adalah aturan Emas pertama dan paling penting. Ibaratnya, uang pribadi Anda adalah "dompet rumah tangga," sementara uang usaha adalah "dompet bisnis."

• Apa yang harus dilakukan?

  • Buka Rekening Bank Terpisah: Idealnya, miliki rekening bank khusus untuk transaksi usaha Anda.
  • Hindari "Ambil Dulu Nanti Diganti": Jangan campurkan pengeluaran pribadi dengan pengeluaran usaha. Ini sering jadi sumber masalah utama.
  • Gaji untuk Diri Sendiri: Tetapkan gaji bulanan untuk diri Anda sebagai pemilik usaha. Ini adalah cara yang benar untuk mengambil uang dari usaha, bukan dengan mengambil seenaknya dari kas.

• Mengapa ini penting?

  • Memudahkan Anda melihat profitabilitas usaha yang sesungguhnya.
  • Mencegah uang usaha terpakai untuk kebutuhan pribadi yang tidak mendesak.
  • Mempermudah pelaporan pajak di kemudian hari.

---

2. Catat Setiap Transaksi, Jangan Ada yang Terlewat!

Mungkin terdengar melelahkan, tapi pencatatan adalah tulang punggung manajemen keuangan.

• Apa yang harus dicatat?

  • Pemasukan: Setiap uang yang masuk (penjualan, piutang yang dilunasi, pinjaman masuk).
  • Pengeluaran: Setiap uang yang keluar (belanja bahan baku, gaji karyawan, sewa, listrik, promosi, cicilan pinjaman, dll.).

• Bagaimana mencatatnya?

  • Buku Kas Sederhana: Jika usaha Anda masih sangat kecil, cukup gunakan buku tulis biasa untuk mencatat tanggal, uraian, jumlah pemasukan/pengeluaran, dan saldo akhir.
  • Aplikasi Keuangan: Banyak aplikasi keuangan UMKM gratis atau berbayar terjangkau di smartphone Anda (contoh: BukuWarung, AkuntansiUKM, Mekari Jurnal). Ini sangat membantu dan otomatis.
  • Spreadsheet (Excel/Google Sheets): Untuk yang sedikit lebih mahir, spreadsheet bisa jadi alat yang powerful.

• Mengapa ini penting?

  • Anda tahu ke mana uang Anda pergi.
  • Dapat mengidentifikasi pengeluaran yang tidak perlu.
  • Melihat arus kas usaha Anda sehat atau tidak.

---

3. Buat Anggaran (Budgeting) dan Patuhi!

Anggaran adalah peta jalan keuangan Anda.

• Bagaimana caranya?

  • Estimasi Pemasukan: Perkirakan berapa pemasukan yang akan Anda dapatkan dalam sebulan.
  • Rencanakan Pengeluaran: Alokasikan dana untuk setiap pos pengeluaran (misalnya, bahan baku, gaji, sewa, promosi).
  • Prioritaskan: Dahulukan pengeluaran yang paling penting dan mendesak.
  • Dana Darurat Usaha: Sisihkan sebagian kecil untuk kondisi tak terduga.

• Mengapa ini penting?

  • Membantu Anda mengontrol pengeluaran.
  • Mencegah kehabisan dana di tengah bulan.
  • Memudahkan perencanaan untuk pengembangan usaha.

---

4. Pantau Arus Kas Secara Rutin

Arus kas menunjukkan pergerakan uang masuk dan keluar dari usaha Anda.

• Bagaimana memantaunya?

  • Setiap akhir minggu atau bulan, luangkan waktu 15-30 menit untuk melihat catatan keuangan Anda.
  • Bandingkan pemasukan dengan pengeluaran. Apakah lebih banyak masuk atau keluar?
  • Perhatikan tren: apakah ada bulan-bulan tertentu yang pemasukan tinggi atau pengeluaran melonjak?

• Mengapa ini penting?

  • Anda bisa mengetahui "kesehatan" finansial usaha Anda.
  • Mengidentifikasi potensi masalah (misalnya, pengeluaran terlalu besar) lebih awal.
  • Membuat keputusan yang lebih baik untuk masa depan.

---

5. Siapkan Dana Cadangan (Dana Darurat Usaha)

Jangan sampai usaha Anda goyah hanya karena satu masalah tak terduga.

• Bagaimana caranya?
  • Sisihkan sebagian kecil dari keuntungan Anda setiap bulan ke rekening khusus dana cadangan.
  • Targetkan untuk memiliki dana cadangan setara 3-6 bulan biaya operasional usaha Anda.
• Mengapa ini penting?
  • Melindungi usaha dari risiko seperti penurunan penjualan mendadak, kerusakan alat, atau bencana alam.
  • Memberi ketenangan pikiran.

---

6. Evaluasi Laba Rugi dan Neraca Sederhana

Setelah beberapa bulan, Anda bisa mulai membuat laporan laba rugi dan neraca sederhana.

• Laba Rugi: Menunjukkan pendapatan dan biaya dalam periode tertentu untuk melihat apakah usaha Anda untung atau rugi.

• Neraca: Menunjukkan aset (harta), liabilitas (utang), dan modal usaha Anda pada satu titik waktu.

• Mengapa ini penting?

  • Memberikan gambaran besar tentang kinerja finansial usaha Anda.
  • Membantu Anda membuat strategi pertumbuhan atau perbaikan.
  • Dibutuhkan saat mengajukan pinjaman ke BPR atau lembaga keuangan lain.

---

Manajemen keuangan mungkin terdengar rumit, tapi dengan memulai langkah-langkah sederhana ini secara konsisten, Anda sedang membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan UMKM Anda. Ingat, uang yang dikelola dengan baik akan bekerja lebih keras untuk Anda!

Memahami Bunga Pinjaman BPR: Apa Saja yang Perlu Diketahui Calon Peminjam?

 

Halo, Sahabat Keuangan!

Di postingan sebelumnya, kita sudah membahas mengapa Bank Perekonomian Rakyat (BPR) bisa menjadi pilihan tepat untuk menyimpan dana Anda. Nah, kali ini, kita akan beralih ke sisi lain dari BPR yang tak kalah penting, yaitu pinjaman.

Bagi banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), BPR seringkali menjadi gerbang pertama dan utama untuk mengakses modal usaha. Salah satu aspek krusial yang perlu dipahami sebelum mengajukan pinjaman adalah bunga pinjaman. Jangan sampai salah perhitungan, ya!

Mari kita kupas tuntas apa saja yang perlu Anda ketahui tentang bunga pinjaman di BPR.

1. Kenapa Bunga Pinjaman BPR Terasa Berbeda?

Seringkali muncul pertanyaan: "Apakah bunga pinjaman BPR lebih tinggi dari bank umum?" Jawabannya bisa jadi iya, bisa jadi tidak, tergantung pada jenis pinjaman dan kondisi pasar. Namun, ada beberapa alasan fundamental mengapa strukturnya mungkin terasa berbeda:

• Skala Operasional: BPR beroperasi dalam skala yang lebih kecil dan lokal. Biaya operasional per nasabah bisa jadi relatif lebih tinggi dibandingkan bank umum yang melayani jutaan nasabah.
• Risiko: Segmen UMKM dan mikro, yang menjadi target utama BPR, seringkali memiliki profil risiko yang berbeda (kadang lebih tinggi) dibandingkan korporasi besar. Bunga adalah kompensasi atas risiko tersebut.
• Aksesibilitas & Fleksibilitas: BPR dikenal lebih fleksibel dalam syarat dan proses pinjaman bagi UMKM yang mungkin kesulitan memenuhi standar bank umum. Kemudahan akses ini juga bisa tercermin pada bunga.
• Tingkat Likuiditas: Sumber dana BPR seringkali berasal dari tabungan dan deposito masyarakat lokal, yang bunganya juga kompetitif. Ini mempengaruhi biaya dana BPR.

2. Jenis-jenis Bunga Pinjaman yang Umum di BPR

Sama seperti bank lain, BPR juga menerapkan beberapa metode penghitungan bunga. Penting untuk memahami perbedaannya:

• Bunga Flat (Tetap):
  • Deskripsi: Bunga dihitung dari pokok pinjaman awal dan besarnya tetap sama setiap bulan selama masa tenor. Porsi pembayaran pokok dan bunga per bulan juga tetap.
  • Cocok untuk: Pinjaman jangka pendek atau cicilan barang. Perhitungan sederhana.
  • Contoh: Anda pinjam Rp 10 juta dengan bunga flat 1% per bulan selama 10 bulan. Angsuran bunga Anda akan selalu Rp 100.000 per bulan, ditambah angsuran pokok.
• Bunga Efektif (Menurun):
  • Deskripsi: Bunga dihitung dari sisa pokok pinjaman yang belum dibayar. Artinya, seiring cicilan pokok pinjaman Anda berkurang, jumlah bunga yang Anda bayarkan setiap bulan juga akan menurun.
  • Cocok untuk: Pinjaman jangka menengah hingga panjang (misalnya kredit modal kerja atau investasi). Total bunga yang dibayarkan bisa lebih rendah dari bunga flat untuk jumlah pinjaman dan tenor yang sama.
  • Contoh: Di awal, angsuran bunga akan lebih besar, namun di bulan-bulan akhir, angsuran bunga akan mengecil karena pokok pinjaman sudah banyak terbayar.
• Bunga Anuitas:
  • Deskripsi: Ini adalah variasi dari bunga efektif. Jumlah angsuran (pokok + bunga) yang dibayarkan setiap bulan adalah tetap. Namun, porsi bunga akan lebih besar di awal dan porsi pokok akan lebih besar di akhir masa pinjaman.
  • Cocok untuk: Pinjaman dengan cicilan yang konsisten setiap bulannya, memudahkan perencanaan keuangan.

Penting: Selalu tanyakan kepada pihak BPR jenis bunga apa yang diterapkan pada pinjaman yang Anda ajukan dan minta simulasi perhitungannya.

3. Faktor yang Mempengaruhi Besar Bunga Pinjaman BPR

Beberapa hal bisa memengaruhi berapa besar bunga yang akan Anda dapatkan:

• Jenis Pinjaman: Kredit modal kerja, investasi, multiguna, atau konsumtif biasanya memiliki tingkat bunga yang berbeda.
• Jangka Waktu Pinjaman (Tenor): Umumnya, semakin panjang tenor pinjaman, bunga total yang dibayarkan bisa jadi lebih besar, meskipun angsuran per bulan lebih kecil.
• Profil Risiko Peminjam: Riwayat kredit Anda (BI Checking/SLIK OJK), stabilitas usaha (bagi UMKM), dan jenis jaminan yang diberikan akan memengaruhi penilaian risiko oleh BPR.
• Kebijakan BPR: Setiap BPR memiliki kebijakan penetapan bunga masing-masing, yang disesuaikan dengan kondisi internal dan pasar.
• Jaminan: Pinjaman dengan jaminan yang kuat (misalnya sertifikat tanah/bangunan) cenderung mendapatkan bunga yang lebih rendah dibandingkan pinjaman tanpa jaminan (KTA).

4. Pertanyaan Penting yang Harus Diajukan ke BPR

Sebelum menandatangani perjanjian pinjaman, pastikan Anda memahami sepenuhnya. Jangan ragu untuk bertanya:

• "Jenis bunga apa yang diterapkan pada pinjaman ini, flat atau efektif?"
• "Berapa total angsuran per bulan (pokok + bunga)?"
• "Berapa total bunga yang akan saya bayarkan selama masa pinjaman?"
• "Adakah biaya lain selain bunga? (misalnya biaya provisi, administrasi, asuransi, penalti pelunasan dipercepat)?"
• "Bisakah saya melihat simulasi cicilan per bulan hingga lunas?"

Kesimpulan

Memahami bunga pinjaman adalah langkah krusial dalam perencanaan keuangan yang sehat. BPR menawarkan solusi pinjaman yang adaptif untuk kebutuhan masyarakat dan UMKM. Dengan memahami jenis-jenis bunga dan faktor-faktor yang memengaruhinya, Anda bisa mengambil keputusan yang paling menguntungkan dan sesuai dengan kemampuan finansial Anda.

Jangan sungkan untuk datang langsung ke BPR terdekat dan berdiskusi dengan petugas mereka. Mereka akan dengan senang hati membantu Anda memahami produk pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

Mengupas Tuntas Tabungan dan Deposito di BPR: Solusi Keuangan Aman dan Menguntungkan untuk Masyarakat dan UMKM

 

Halo, Sahabat Keuangan!

Pernahkah Anda mendengar tentang Bank Perekonomian Rakyat (BPR)? BPR adalah lembaga keuangan bank yang perannya sangat vital dalam mendorong perekonomian daerah, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta masyarakat di tingkat desa. Meskipun mungkin tidak sepopuler bank umum, BPR menawarkan produk simpanan yang tak kalah menarik, bahkan seringkali lebih kompetitif.

Yuk, kita bedah tuntas mengenai tabungan dan deposito di BPR!

Mengapa BPR Pilihan Tepat untuk Tabungan dan Deposito Anda?

Sebelum masuk ke jenis-jenisnya, mari kita pahami dulu mengapa BPR layak dipertimbangkan untuk menyimpan dana Anda:

1. Bunga Kompetitif: BPR seringkali menawarkan tingkat suku bunga tabungan dan deposito yang lebih tinggi dibandingkan bank umum. Ini tentu menarik bagi Anda yang ingin dana simpanan berkembang lebih cepat.
2. Jaminan LPS: Jangan khawatir! Dana simpanan Anda di BPR juga dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sama seperti di bank umum. Ini memberikan rasa aman dan tenang.
3. Fokus pada Komunitas Lokal: BPR sangat mengenal potensi dan kebutuhan ekonomi lokal. Ini membuat mereka lebih adaptif dan personal dalam melayani nasabah.
4. Aksesibilitas Tinggi: Banyak BPR berlokasi dekat dengan masyarakat, termasuk di daerah pedesaan, sehingga lebih mudah dijangkau.
5. Pelayanan Personal: Dengan skala yang lebih kecil, BPR cenderung menawarkan pelayanan yang lebih personal dan kekeluargaan kepada nasabahnya.

Jenis-jenis Simpanan di BPR

Sama seperti bank umum, BPR juga menyediakan dua jenis produk simpanan utama: Tabungan dan Deposito.

1. Tabungan BPR

Produk simpanan yang paling fleksibel, cocok untuk kebutuhan transaksi sehari-hari atau dana darurat.

• Karakteristik:
  • Fleksibel: Penarikan dan penyetoran dana bisa dilakukan kapan saja selama jam operasional bank.
  • Bunga: Umumnya lebih tinggi dari tabungan di bank umum, namun lebih rendah dari deposito.
  • Kartu ATM/Debet: Beberapa BPR modern sudah menyediakan kartu ATM atau debet, namun tidak semua. Tergantung kebijakan BPR masing-masing.
  • Buku Tabungan: Anda akan mendapatkan buku tabungan untuk mencatat transaksi.
• Siapa yang Cocok?
  • Individu yang membutuhkan akses mudah ke dananya.
  • Pelaku UMKM untuk dana operasional sehari-hari.
  • Siapapun yang ingin menabung rutin dengan bunga yang lebih baik.
• Cara Membuka Tabungan BPR:
  1. Siapkan Dokumen: KTP/identitas diri yang masih berlaku, NPWP (jika ada).
  2. Kunjungi Kantor BPR: Datangi kantor BPR terdekat.
  3. Isi Formulir: Isi formulir pembukaan rekening tabungan.
  4. Setoran Awal: Lakukan setoran awal sesuai ketentuan BPR.
  5. Verifikasi: Petugas BPR akan membantu proses verifikasi dan aktivasi rekening Anda.
  6. Selesai: Anda akan mendapatkan buku tabungan dan, jika tersedia, kartu ATM/debet.

2. Deposito BPR

Produk simpanan berjangka yang cocok untuk Anda yang memiliki dana menganggur dan ingin hasil optimal.

• Karakteristik:
  • Berjangka: Dana disimpan untuk jangka waktu tertentu (misalnya 1, 3, 6, 12 bulan).
  • Bunga Lebih Tinggi: Suku bunga deposito di BPR umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan tabungan, bahkan bisa lebih tinggi dari deposito di bank umum. Semakin lama jangka waktu, semakin tinggi potensi bunga.
  • Tidak Bisa Ditarik Kapan Saja: Dana baru bisa dicairkan setelah jatuh tempo. Jika dicairkan sebelum jatuh tempo, Anda mungkin dikenakan penalti atau bunga tidak dibayarkan.
  • Bentuk: Biasanya berupa bilyet deposito.
• Siapa yang Cocok?
  • Individu atau UMKM yang memiliki dana "idle" atau tidak terpakai dalam jangka waktu tertentu.
  • Mereka yang mencari investasi aman dengan tingkat pengembalian yang pasti.
  • Perencana keuangan jangka menengah.
• Cara Membuka Deposito BPR:
  1. Siapkan Dokumen: KTP/identitas diri yang masih berlaku, NPWP (jika ada), dan dana yang akan didepositokan.
  2. Kunjungi Kantor BPR: Datangi kantor BPR terdekat.
  3. Pilih Jangka Waktu: Tentukan jangka waktu deposito yang diinginkan (misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan).
  4. Isi Formulir & Setor Dana: Isi formulir pembukaan deposito dan setor dana yang akan didepositokan.
  5. Terima Bilyet: Anda akan menerima bilyet deposito sebagai bukti kepemilikan.
  6. Pencairan/Perpanjangan: Setelah jatuh tempo, Anda bisa mencairkan dana beserta bunganya, atau memperpanjang deposito.

Keunggulan Tabungan & Deposito BPR Dibanding Bank Umum

Fitur / Aspek	BPR	Bank Umum
Suku Bunga Simpanan	Cenderung Lebih Tinggi	Umumnya lebih rendah
Fokus Pelayanan	Personal, dekat dengan komunitas lokal (UMKM)	Lebih massal, jangkauan lebih luas
Jangkauan Jaringan	Terbatas di wilayah tertentu	Nasional, bahkan internasional
Fitur Digital	Sedang berkembang, beberapa sudah ada Mobile Banking/Internet Banking, namun tidak selengkap bank umum	Sangat lengkap (Mobile Banking, Internet Banking, QRIS, dll.)
Jaminan LPS	Dijamin LPS (maksimal Rp 2 Miliar)	Dijamin LPS (maksimal Rp 2 Miliar)
Aksesibilitas Fisik	Mudah dijangkau di daerah/pedesaan	Lebih banyak di perkotaan

Kesimpulan

Tabungan dan deposito di BPR adalah pilihan cerdas bagi Anda yang mencari solusi simpanan yang aman, menawarkan bunga kompetitif, dan ingin berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan jaminan LPS, dana Anda tetap aman, dan Anda bisa menikmati keuntungan dari pelayanan yang lebih personal.

Jadi, jangan ragu untuk mempertimbangkan BPR sebagai mitra keuangan Anda!

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG ​ PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

 Abstrak : 

• Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan dan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), telah memberikan perluasan kewenangan penyidikan dan penyelesaian pelanggaran di sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan dicabut dengan pemberlakuan POJK ini.

• Dasar hukum POJK ini adalah: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

• Dalam POJK ini mengatur tentang kewenangan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan, laporan, pemberitahuan, atau pengaduan mengenai dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan, penyelesaian pelanggaran atas peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan, tindak lanjut hasil penyidikan, permintaan keterangan dari lembaga jasa keuangan dan pemblokiran rekening, dan administrasi penyidikan. 

Catatan :

• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

• Penyesuaian jenis tindak pidana di sektor jasa keuangan berdasarkan kewenangan OJK yang diatur di dalam UU P2SK, yaitu tindak pidana: 
  a. perbankan; 
  b. pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon; 
  c. perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun; 
  d. lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK lainnya;
  e. inovasi teknologi sektor keuangan serta aset keuangan digital dan aset kripto;
  f. perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi, dan pelindungan konsumen; dan
  g. lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai sektor jasa keuangan.

• Penyesuaian kategori Penyidik OJK berdasarkan UU P2SK, terdiri atas:
  a. pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu; dan
  c. pegawai tertentu, yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan Penyidikan.

• Penyesuaian kewenangan Penyidik OJK berdasarkan UU P2SK, bahwa Penyidik OJK berwenang dan bertanggung jawab:
  a. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan;
  b. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
  c. melakukan penelitian terhadap setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
  d. memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
  e. meminta kepada instansi yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap warga negara Indonesia dan/atau orang asing serta penangkalan terhadap orang asing yang disangka melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
  f. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
  g. meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang sedang ditangani;
  h. melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan;
  i. memblokir rekening pada Bank atau lembaga keuangan lain dari setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan;
  j. meminta data, dokumen, atau alat bukti lain baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi atau penyelenggara jasa penyimpanan data dan/atau dokumen;
  k. meminta keterangan dari LJK tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
  l. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
  m. melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal berupa tindak pidana di sektor jasa keuangan;
  n. meminta bantuan aparat penegak hukum lain; dan
  o. menyampaikan hasil Penyidikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bahwa Penyidik OJK berwenang melakukan Penyidikan TPPU dan dapat meminta informasi dan/atau hasil analisis mengenai transaksi keuangan yang berindikasi TPPU di sektor jasa keuangan kepada PPATK. - Pengaturan penyelesaian pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan bahwa:
  a. pada tahap penyelidikan, pihak yang diduga melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan dapat mengajukan permohonan kepada OJK untuk penyelesaian pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Permohonan disampaikan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi penyidikan.
  b. Penyidik OJK menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan penyelesaian pelanggaran kepada pihak yang mengajukan permohonan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap oleh Penyidik OJK.
  c. Dalam hal kesepakatan penyelesaian pelanggaran telah dipenuhi seluruhnya oleh pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian pelanggaran, Penyidik OJK menghentikan Penyelidikan.

• LJK wajib memenuhi permintaan Penyidik OJK terkait permintaan keterangan dari LJK mengenai keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

• Penyidik OJK berwenang memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan sebelum dan saat tahap penyidikan.

• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Bank Perkreditan Rakyat Berubah Nama Menjadi Bank Perekonomian Rakyat

Pada tanggal 28 Mei 2023, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) resmi berganti nama menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Perubahan nama ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dalam UU tersebut, BPR dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) diubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Perubahan nama ini diharapkan dapat meningkatkan peran BPR dan BPRS dalam mendukung perekonomian rakyat.

Makna Perubahan Nama

Penggantian nama BPR menjadi Bank Perekonomian Rakyat memiliki beberapa makna, yaitu:

• Mencerminkan peran BPR sebagai penggerak roda perekonomian rakyat. BPR memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan perekonomian masyarakat.
• Meningkatkan awareness masyarakat terhadap BPR. Perubahan nama diharapkan dapat membuat masyarakat lebih mengenal dan memahami BPR.
• Mendukung pengembangan BPR. Perubahan nama diharapkan dapat mendorong BPR untuk terus berkembang dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Dampak Perubahan Nama

Perubahan nama BPR menjadi Bank Perekonomian Rakyat diharapkan dapat memberikan beberapa dampak positif, yaitu:

• Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR. Perubahan nama diharapkan dapat membuat masyarakat lebih percaya bahwa BPR adalah lembaga keuangan yang kredibel dan dapat diandalkan.
• Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Perubahan nama diharapkan dapat membuat masyarakat lebih mudah mengakses layanan keuangan yang ditawarkan oleh BPR.
• Meningkatkan peran BPR dalam mendukung perekonomian rakyat. Perubahan nama diharapkan dapat mendorong BPR untuk lebih berperan dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan perekonomian masyarakat.

Sumber

• Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)
• Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan No. SP-46/D/2023 tanggal 28 Mei 2023 tentang Perubahan Nama Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat
• Artikel "BPR Berubah Nama Jadi Bank Perekonomian Rakyat" di detikFinance

Kesimpulan

Perubahan nama BPR menjadi Bank Perekonomian Rakyat merupakan langkah positif yang diharapkan dapat meningkatkan peran BPR dalam mendukung perekonomian rakyat. Perubahan nama ini diharapkan dapat membuat BPR lebih dikenal dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan mendorong BPR untuk lebih berperan dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan perekonomian masyarakat.

Strategi Marketing 5.0 pada Bank BPR

 

Strategi marketing 5.0 adalah konsep pemasaran yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Konsep ini menekankan pada pemanfaatan teknologi digital untuk memahami pelanggan secara mendalam dan menciptakan pengalaman yang lebih dekat dengan konsumen, sambil tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan dampak sosial yang positif.

Untuk menerapkan strategi marketing 5.0 pada bank perekonomian rakyat (BPR), berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan:

• Memahami pelanggan secara mendalam

BPR perlu memahami pelanggan secara mendalam, termasuk kebutuhan, keinginan, dan perilakunya. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan data dan analisis.

• Menciptakan pengalaman pelanggan yang unik dan personal

BPR perlu menciptakan pengalaman pelanggan yang unik dan personal untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti personalisasi, AI, dan chatbot.

• Mendukung nilai-nilai kemanusiaan dan dampak sosial yang positif

BPR perlu mendukung nilai-nilai kemanusiaan dan dampak sosial yang positif dalam strategi pemasarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan mempromosikan produk dan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Berikut adalah beberapa contoh penerapan strategi marketing 5.0 pada BPR:

• Memanfaatkan media sosial untuk menjangkau pelanggan

BPR dapat memanfaatkan media sosial untuk menjangkau pelanggan secara luas dan personal. BPR dapat membuat konten yang menarik dan relevan untuk pelanggannya.

• Menggunakan chatbot untuk memberikan layanan pelanggan

BPR dapat menggunakan chatbot untuk memberikan layanan pelanggan secara 24/7. Chatbot dapat membantu pelanggan untuk mendapatkan informasi dan melakukan transaksi.

• Menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM

BPR dapat menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan riset pasar dan memahami kebutuhan UMKM.

• Berkolaborasi dengan UMKM untuk mempromosikan produk dan layanan

BPR dapat berkolaborasi dengan UMKM untuk mempromosikan produk dan layanan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan event atau kampanye bersama.

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dapat menerapkan strategi marketing 5.0 dengan fokus pada tiga pilar utama, yaitu:

• Personalization: BPR perlu memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan secara mendalam, baik dari segi demografis, psikografis, maupun perilaku. BPR dapat memanfaatkan data dan analisis untuk memahami pelanggan secara lebih baik.

• Engagement: BPR perlu melibatkan pelanggan secara aktif dalam proses pembelian. BPR dapat menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggan, seperti melalui media sosial, chatbot, dan aplikasi mobile.

• Social good: BPR dapat memberikan manfaat sosial dan lingkungan. BPR dapat bermitra dengan UMKM untuk mendukung pengembangan UMKM dan pemberdayaan masyarakat.

Berikut adalah beberapa strategi pemasaran 5.0 yang dapat diterapkan oleh BPR:

• **Pemasaran berbasis data: BPR dapat menggunakan data dan analisis untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan secara mendalam. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti data transaksi, data survei, dan data media sosial.
• **Pemasaran berbasis AI: BPR dapat memanfaatkan teknologi AI untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggan. AI dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, serta untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih personal.
• **Pemasaran berbasis komunitas: BPR dapat membangun komunitas untuk pelanggannya. Komunitas dapat digunakan untuk meningkatkan engagement pelanggan, serta untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan.
• **Pemasaran berbasis CSR: BPR dapat bermitra dengan UMKM untuk mendukung pengembangan UMKM dan pemberdayaan masyarakat. BPR dapat memberikan pelatihan, pendampingan, dan akses ke pasar bagi UMKM.

Berikut adalah beberapa contoh penerapan strategi marketing 5.0 oleh BPR:

• BPR A menggunakan data transaksi untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggannya. BPR A kemudian menggunakan data tersebut untuk mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggannya.
• BPR B menggunakan teknologi AI untuk memberikan rekomendasi produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggannya. BPR B juga menggunakan AI untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih personal.
• BPR C membangun komunitas untuk pelanggannya. BPR C menggunakan komunitas tersebut untuk meningkatkan engagement pelanggan, serta untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan.
• BPR D bermitra dengan UMKM untuk mendukung pengembangan UMKM dan pemberdayaan masyarakat. BPR D memberikan pelatihan, pendampingan, dan akses ke pasar bagi UMKM.

Dengan menerapkan strategi marketing 5.0, BPR dapat meningkatkan pemahaman terhadap pelanggan, meningkatkan interaksi dengan pelanggan, dan memberikan manfaat sosial dan lingkungan. Hal ini dapat membantu BPR untuk mencapai tujuan bisnisnya, yaitu meningkatkan jumlah nasabah dan meningkatkan pendapatan.

Apa Tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Bank BPR

        Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Bank BPR bertugas dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Bank BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, termasuk sesuai dengan Prinsip Syariah (bagi Bank BPR Syariah dan Unit Usaha Syariah).

Tugas dan tanggung jawab direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Bank BPR secara lengkap dapat dijabarkan sebagai berikut:

• Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan dalam organisasi
• Menyusun dan menetapkan kebijakan, prosedur, dan sistem kepatuhan
• Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan sistem kepatuhan
• Melakukan pengawasan terhadap penerapan kepatuhan pada setiap unit kerja
• Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai Bank BPR
• Melaporkan kepada Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Bank BPR harus memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai di bidang kepatuhan. Selain itu, direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan juga harus memiliki independensi dalam melaksanakan tugasnya.

Berikut adalah beberapa penjelasan lebih rinci tentang tugas dan tanggung jawab direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Bank BPR:

• Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan dalam organisasi

Direktor yang membawahkan fungsi kepatuhan Bank BPR harus dapat merumuskan strategi yang tepat untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan dalam organisasi. Budaya kepatuhan yang kuat akan membantu Bank BPR untuk menghindari pelanggaran peraturan dan meningkatkan kepercayaan nasabah.

• Menyusun dan menetapkan kebijakan, prosedur, dan sistem kepatuhan

Direktor yang membawahkan fungsi kepatuhan Bank BPR harus dapat menyusun dan menetapkan kebijakan, prosedur, dan sistem kepatuhan yang efektif. Kebijakan, prosedur, dan sistem kepatuhan yang efektif akan membantu Bank BPR untuk memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.

• Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan sistem kepatuhan

Direktor yang membawahkan fungsi kepatuhan Bank BPR harus dapat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan sistem kepatuhan secara berkala. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan sistem kepatuhan tersebut telah dilaksanakan secara efektif.

• Melakukan pengawasan terhadap penerapan kepatuhan pada setiap unit kerja

Direktor yang membawahkan fungsi kepatuhan Bank BPR harus dapat melakukan pengawasan terhadap penerapan kepatuhan pada setiap unit kerja. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap unit kerja telah menerapkan kebijakan, prosedur, dan sistem kepatuhan secara konsisten.

• Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai Bank BPR

Direktor yang membawahkan fungsi kepatuhan Bank BPR harus dapat melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai Bank BPR. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelanggaran kepatuhan tersebut dapat segera ditindaklanjuti.

• Melaporkan kepada Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan

Direktor yang membawahkan fungsi kepatuhan Bank BPR harus dapat melaporkan kepada Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan dapat memantau pelaksanaan fungsi kepatuhan di Bank BPR.

Dengan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Bank BPR dapat membantu Bank BPR untuk terhindar dari pelanggaran peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan kepercayaan nasabah.

Sumber

info

1. www.bprwijayaprima.com/subpage_tata-kelola-gcg_laporan-gcg-tahun-2018_ID.html
2. www.perbarindo.or.id/wp-content/uploads/2016/05/se-ojk-06-2016-fungsi-kepatuhan.pdf